//
you're reading...
Uncategorized

makalah demokrasi pancasila

DEMOKRASI PANCASILA

MAKALAH
Diajukan guna memenuhi tugas
Dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan
Disusun oleh:

Kemas M. Gemilang
NIM:11350013/ AS-A

Dosen:
Dra. Hj. Ermi Suhasti S., M,Si.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

KATA PENGANTAR
Puji syukur patut kita limpahkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat yang tidak terlimpah kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mencari ilmuNya, sholawat dan salam terus kita limpahkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang dan semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil akhir.
Tidak saya lupakan juga rasa terima kasih yang sangat dalam kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam yaitu Ibu Ermi Suhasti yang selalu membimbing saya dalam proses beljar mengajar.
Tugas ini saya susun untuk diajukan sebagai tugas individu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul Demokrasi Pancasila, meskipun di dalam makalah ini masih banyak kekurangan.
Demikian tugas ini saya susun dengan usaha semaksimal saya, semoga dengan makalah yang hanya sedikat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga agar dapat memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaran.
Yogyakarta, 08 Oktober, 2011
Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN

“Apakah demokrasi pncasila itu?” Pertanyaan ini selalu menghinggapi bangsa Indonesia ketika kita bicara istilah demokrasi pancasila. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial, sehingga kita sebagai masyarakat Negara Indonesia bisa dan mempunyai hak untuk berpendapat.
Dari gambaran di atas, hal ini pula yang menginspirasi demokrasi pancasila yang selalu menjadi Kiblat negara kita dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara yang masih perlu ditelaah atau dikaji secara lebih dalam lagi.
Adapu rumusan-rumusan masalah pada makalah ini adalah:
1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi pancasila?
2. Apa prinsip dan ciri-ciri pemerintahan demokrasi pancasila?
3. Bagaimana system pemerintahan dan apa fungsi demokrasi pancasila?

BAB II
PEMBAHASAN

I. Hakikat Demokrasi Pancasila
Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, sehingga memiliki arti sesuatu system pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat.
Sedangkan secara terminologi demokrasi adalah seperti yang di nyatakan oleh Josep A. Schmeter. Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetatif atas suara rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat deokrasi pancasila adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik.
II. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila
Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945.
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,
5. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk menyalurkan aspirasi rakyat,
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum,
7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),
8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

III. Ciri-ciri Demokrasi Pancasila
Ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:
1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
8. Tidak menganut sistem monopartai.
9. Pemilu dilaksanakan secara luber.
10. Mengandung sistem mengambang.
11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

IV. Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila
Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum
Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat).
2. Indonesia menganut sistem konstitusional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas).
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu,
4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR,
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri Negara, Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
V. Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara contohnya ikut menyukseskan Pemilu.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional,
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara,
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, contohnya Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

BAB III
PENUTUP

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dri rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Penerapan demokrasi di berbagai Negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Indonesia sendiri menganut demokrasi pancasila yang sudah banyak di amandemen di mana demokrasi itu dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tidak dapat diselewengkan begitu saja.
Implementasi demokrasi pancasila terlihat pada pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Dengan diadakannya Pemilihan Umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden terutama di era reformasi ini, aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat dapat disalurkan secara langsung dan benar serta kedaulatan rakyat yang selama ini hanya ada dalam angan-angan akhirnya dapat terwujud.
DAFTAR PUSTAKA
A. Ubaidillah, 2011. Pendidikan Kewarganegaraan(Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan masyarakat madani,cetakan ke 7, Jakarta: Prenada Media Group
http://jariqas.wordpress.com/2010/03/13/artikel-tentang-demokrasi/ (sayas 06, Oktober 06:30 wib)
http://irfanfauzi10.wordpress.com/2010/04/09/makalah-demokrasi/ (sabtu 09, oktober 08:15 wib)

About AS UIN Sunan Kalijaga

uin sunan kalijaga yogyakarta

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

kalender

Oktober 2011
S S R K J S M
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

mata kuliah

penulis / kelompok

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: